PAPUA.WAHANANEWS CO, Wamena – DPR Papua Pegunungan mendesak BPK segera mengaudit keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Desakan itu mengemuka dalam rapat Banggar bersama TAPD, Senin (27/7/2026). DPR menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan pembangunan tidak berjalan.
Baca Juga:
"Narkoba Digital", Racun Modern yang Merampas Masa Depan Generasi Muda
"1 tahun 8 bulan kami diam. Hari ini kami bicara karena hak-hak kami tidak jalan," tegas Ketua Fraksi Nasdem Lenny Caroline Weya.
Lenny menyebut masyarakat kelaparan dan pengangguran meningkat. Sementara pokok-pokok pikiran hasil reses DPR tidak pernah diakomodir dan kegiatan dewan baru dibayar 3-4 bulan sekali.
Anggota Komisi IV Fransina Daby juga menyoroti proyek. "Ada 1 perusahaan kerjakan 6-8 paket. Kepala Dinas PU 3 kali dipanggil mangkir. Putra daerah tidak dilibatkan," ujarnya.
Baca Juga:
Jemaat Gereja Baptis Bahtera Wesaroma Rayakan HUT ke-9 dengan Tradisi Bakar Batu
Bantah 2 Pernyataan Pemerintah
Fransina membantah klaim pemerintah yang dinilai tidak sesuai fakta. Ada 2 hal yang diluruskan:
Pertama, soal pembayaran hak-hak DPR. "Hak kami juga dicicil, dibayar 3-4 bulan sekali. Tidak sesuai jadwal BANMUS," tegasnya.
