JDP juga diharapkan dapat terus mengembangkan konsultasi dan koordinasi lintas budaya, lintas etnik dan lintas agama, guna merawat harmonisasi masyarakat Papua yang mejemuk.
Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru, Pelaksanaan Otonomi Khusus, Konflik bersenjata dan Pemilihan Umum 2024, merupakan isu-isu yang menjadi sorotan dalam rapat anggota JDP.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Memandang Penting Adanya Pendekatan Kemanusiaan di Moskona Barat Kabupaten Bintuni
Semua isu ini berpotensi menciptakan konflik baik antara rakyat dengan pemerintah, maupun antar masyarakat.
Peran JDP sebagai pihak yang memfasilitasi proses perdamaian Papua, dituntut agar dapat membangun komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik Papua agar menggunakan mekanisme Dialog sebagai bentuk penyelesaian masalah secara bermartabat. [***]
Autentikasi : Jaringan Damai Papua (JDP)
