"Orang-orang yang ditanggung terus menerus oleh negara seperti orang-orang tidak mampu, ada panti jompo. Orang Papua harus produktif. Kelola hutan, danau, laut, supaya kita tidak usah hidup dalam ketergantungan pada dana otsus," kata Oktavianus.
Menyikapi kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Oktavianus meminta Lukas Enembe bersikap lebih kooperatif dan berjiwa besar.
Baca Juga:
Pj Sekda Papua: Musrenbang harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Ini karena, menurutnya, konsekuensi menjadi gubernur yakni siap diperiksa kapan saja oleh penegak hukum.
"Menurut saya sebagai tokoh adat, saya pikir sebelum jadi gubernur, Lukas Enembe sudah tahu konsekuensinya. Artinya, ini bukan hal yang baru.
Di mana-mana, pejabat yang melakukan pekerjaan pemerintah kalau menyalahgunakan kewenangan negara, pasti diperiksa juga.
Baca Juga:
Regulasi Pemilihan Anggota DPRK Jalur Otsus, Pemda Papua Barat Siapkan Pergub
Kalau memang Pak Enembe menerima jabatan sebagai gubernur, apapun risikonya harus diterima, harus berjiwa besar," pinta Oktavianus.
Ia menyebut, menjadi gubernur dan konsekuensi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu satu paket.
"Kenapa kita terima bahwa saya gubernur tetapi ada hal-hal yang mesti diperiksa, kita tidak mau. Itu tidak boleh. Itu satu paket. Tidak bisa terima jabatan gubernur tetapi diperiksa tidak mau, itu sangat keliru," demikian Oktavianus. [hot]
