Kajian dilakukan dengan bekerjasama dengan empat perguruan tinggi yaitu Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Indonesia.
Hasil pengkajian ini akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa.
Baca Juga:
Pantau 300 laporan PPATK, Menko Polhukam Pamer Kinerja Satgas TPPU
Empat isu strategis yang menjadi fokus kajian 2021, yaitu: Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (bekerja sama dengan Universitas Udayana), Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa (bekerja sama dengan Universitas Andalas). Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat dalam kerangka Kesatuan Bangsa, bekerja sama dengan (Universitas Brawijaya), dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa (bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia).
Dalam hal pengembangan Dunia Pers dan Penyiaran, Kemenko Polhukam rutin melakukan dialog dan pertemuan dengan para insan pers dan penyiaran, pemangku kepentingan media, dan Dewan Pers
Menko Polhukam secara konsisten berdialog dengan pemangku kepentingan pers seperti asosiasi jurnalis dan pengelola media, terutama terkait beberapa isu penting seperti penguatan peran dan kemerdekaan pers, profesionalisme pers, dan independensi media.
Baca Juga:
Panglima Yudo Margono Mutasi 96 Perwira Tinggi TNI
Dalam konteks yang lebih praksis, Menko Polhukam membuka ruang dialog dan mendorong jurnalis serta pengelola media untuk menjaga kesatuan bangsa dari berita-berita hoax yang menyulut perpecahan, adu domba, khususnya dalam situasi pandemi yang menyulitkan bebragai lapisan masyarakat.
Kemenko Polhukam juga berupaya mengawal usulan regulasi tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital, khususnya yang berkaitan dengan publisher rights. Usulan itu akan mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital.
Dalam hal peningkatan kualitas Komunikasi Publik, Kemenko Polhukam mengawal dan mendorong berbagai pihak, khususnya Kemenkominfo untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas komunikasi publik yang selama ini menjadi perhatian Presiden Jokowi.
