WahanaNews-Papua I Para aktivis perempuan dari Papua dan Papua Barat mendatangi anggota DPD RI. Mereka menyampaikan banyak orang asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak.
Kedatangan alktivis perempuan tersebut diterima Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI dari Papua Yorrys Raweyai.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi dan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua, Jumat (15/10/2021).
Aktivis dari Papua Barat Sofia Mipauw mengaku prihatin atas apa yang terjadi di Tanah Papua.
Menurutnya banyak orang asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Ia berharap terdapat mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di Bumi Cenderawasih tersebut.
Lebih lanjutnya dia menjelaskan tidak sedikit perempuan yang menerima pelanggaran HAM berat dan sampai sekarang tidak terselesaikan kasusnya. Selain itu, banyak 'anak rumput' di Papua yang tidak mendapatkan hak ulayat, termasuk pendidikan. Akibatnya tingkat pendidikan di sana menjadi sangat rendah.
"Beasiswa hanya diperuntukkan untuk anak pejabat dan yang punya orang tua. Banyak anak-anak yang lahir tanpa orang tua tidak memperoleh pendidikan. Seharusnya anak-anak asli Papua yang orang tuanya tidak mampu diprioritaskan memperoleh pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).
